Dampak Masif Korupsi Terhadap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya adalah sebagai berikut:

Pixabay.com

1. Dampak Korupsi Terhadap Bidang Ekonomi

Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat (an enermous destruction effects) terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat.

Korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan (Mauro: 1995). Disisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara.

Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan negatif value added bagi perekonomian secara umum.

Baca Juga :

Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yaitu:

a. Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Dalam studinya, Paulo Mauro mengungkapkan dampak korupsi pada pertumbuhan investasi dan belanja pemerintah bahwa korupsi secara langsung dan tidak langsung adalah penghambat pertumbuhan investasi (Mauro: 1995). Berbagai organisasi ekonomi dan pengusaha asing di seluruh dunia menyadari bahwa suburnya korupsi di suatu negara adalah ancaman serius bagi investasi yang ditanam.

b. Penurunan Produktifitas

Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi, bahwa produktifitas akan semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas.

Program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Penurunan produktifitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatnya angka pengangguran. Ujung dari penurunan produktifitas ini adalah kemiskinan masyarakat.

c. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik

Beberapa kenyataan yang membuktikan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi diantaranya yaitu rusaknya jalanjalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, beras murah yang tidak layak makan, tabung gas yang meledak, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah.

Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi.

Pada akhirnya korupsi berakibat menurunkan kualitas barang dan jasa bagi publik dengan cara mengurangi pemenuhan syarat - syarat keamanan bangunan, syarat - syarat material dan produksi, syarat - syarat kesehatan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur dan menambahkan tekanan - tekanan terhadap anggaran pemerintah.

d. Menurunnya Pendapatan Negara Dari Sektor Pajak

Pajak berfungsi sebagai stabilisasi harga sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, di sisi lain pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan, di mana pajak yang dipungut oleh negara selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan, dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat.

Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

Kita tidak bisa membayangkan apabila ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak ini berlangsung lama, tentunya akan berakibat juga pada percepatan pembangunan, yang rugi juga masyarakat sendiri, inilah letak ketidakadilan tersebut.

e. Meningkatnya Hutang Negara

Kondisi perekonomian dunia yang mengalami resesi dan hampir melanda semua negara termasuk Amerika Serikat dan negara - negara Eropa, memaksa negara - negara tersebut untuk melakukan hutang untuk mendorong perekonomiannya yang sedang melambat karena resesi dan menutup biaya anggaran yang defisit, atau untuk membangun infrastruktur penting.

Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dari total utang pada tiga bulan pertama tahun ini, utang luar negeri swasta mayoritas disumbang oleh pihak non-bank sebesar US$71,667 miliar dan pihak bank sebesar US$13,055 miliar (www.metronews. com /read/news/ 2011,14 Juni 2011).

Bila melihat kondisi secara umum, hutang adalah hal yang biasa, asal digunakan untuk kegiatan yang produktif hutang dapat dikembalikan. Apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini akan semakin memperburuk keadaan.

Kita tidak bisa membayangkan ke depan apa yang terjadi apabila hutang negara yang kian membengkak ini digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tidak produktif dan dikorupsi secara besar - besaran.

2. Dampak Korupsi Terhadap Sosial dan Kemiskinan Masyarakat

Bagi masyarakat miskin korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan.

Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin, melalui pembatasan pembangunan.

Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. Berikut beberapa dampak sosial dan kemiskinan masyarakat yang mungkin terjadi akibat korupsi:

a. Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik

Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost economy. Dari istilah pertama di atas terlihat bahwa potensi korupsi akan sangat besar terjadi di negara-negara yang menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian.

Alias memiliki kekuatan monopoli yang besar, karena rentan sekali terhadap penyalahgunaan. Yang disalahgunakan adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi.

Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

b. Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat

Era global yang semakin hari berkembang dan tidak terbendung lagi saat ini semakin banyak menggiring manusia untuk mengikuti keinginannya terhadap dunia sehingga melahirkan manusia yang hedonis, materialis, dan pragmatis.

Masalah krisis moral yang tidak kunjung selesai sampai saat ini seperti maraknya tindakan kriminal yang dilakukan. Kenyataannya menunjukkan bahwa korupsi di negara Indonesia sudah pada taraf akut yang sangat memprihatinkan dan perlu disikapi serius dari semua pihak.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir korupsi di negeri ini, salah satu alternatif yang dapat dijadikan solusi adalah adanya pendidikan antikorupsi di sekolah.

Di sisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara.

Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.

c. Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin

Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan high-cost economy, di mana semua hargaharga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kondisi ini mengakibatkan rakyat miskin semakin tidak bisa mendapatkan berbagai macam akses dalam kehidupannya.

Harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak, susu dan sebagainya saat ini sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan penderitaan khusunya bagi bayi dan anak-anak karena ketercukupan gizinya kurang. Untuk mendapatkan bahan pokok ini rakyat miskin harus mengalokasikan sejumlah besar uang dari sedikit pendapatan yang dimilikinya.

Rakyat miskin tidak bisa mengakses jasa dengan mudah seperti: pendidikan, kesehatan, rumah layak huni, informasi, hukum dsb. Rakyat miskin lebih mendahulukan mendapatkan bahan pokok untuk hidup daripada untuk sekolah. Kondisi ini akan semakin menyudutkan rakyat miskin karena mengalami kebodohan.

Dengan tidak bersekolah, maka akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya rakyat miskin tidak mempunyai pekerjaan dan selalu dalam kondisi yang miskin seumur hidup. Situasi ini layak disebut sebagai lingkaran setan.

d. Meningkatnya Angka Kriminalitas

Dampak korupsi, tidak diragukan lagi dapat menyuburkan berbagai jenis kejahatan dalam masyarakat. Melalui praktik korupsi, sindikat kejahatan atau penjahat perseorangan dapat leluasa melanggar hukum, menyusupi berbagai oraganisasi negara dan mencapai kehormatan. Di India, para penyelundup yang popular, sukses menyusup ke dalam tubuh partai dan memangku jabatan penting.

Di Amerika Serikat, melalui suap, polisi korup menyediakan proteksi kepada organisasi-organisasi kejahatan dengan pemerintahan yang korup. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar pula kejahatan.

Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat.

Sebaliknya, ketika korupsi berhasil dikurangi, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (law enforcement) juga meningkat. Jadi bisa dikatakan, mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan lain dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum di suatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat.

Memang secara ideal, angka kejahatan akan berkurang jika timbul kesadaran masyarakat (marginal detterence). Kondisi ini hanya terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat sudah memadai.

3. Dampak Korupsi Terhadap Solidaritas Sosial dan Demoralisasi

Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kepastian masa depan yang tidak jelas serta himpitan hidup yang semakin kuat membuat sifat kebersamaan dan kegotong-royongan yang selama ini dilakukan hanya menjadi retorika saja.

Masyarakat semakin lama menjadi semakin individualis yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Mengapa masyarakat melakukan hal ini dapat dimengerti, karena memang sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada pemerintah, sistem, hukum bahkan antar masyarakat sendiri.

Orang semakin segan membantu sesamanya yang terkena musibah atau bencana, karena tidak yakin bantuan yang diberikan akan sampai kepada yang membutuhkan dengan optimal. Ujungnya mereka yang terkena musibah akan semakin menderita.

Di lain sisi partai-partai politik berlomba-lomba mendirikan posko bantuan yang tujuan utamanya adalah sekedar mencari dukungan suara dari masyarakat yang terkena musibah atau bencana, bukan secara tulus meringankan penderitaan dan membantu agar lebih baik.

Solidaritas yang ditunjukkan adalah solidaritas palsu. Sudah tidak ada lagi keikhlasan, bantuan yang tulus, solidaritas yang jujur apa adanya.

Kondisi ini akan menciptakan demoralisasi, kemerosotan moral dan akhlak khususnya bagi generasi muda yang terus menerus terpapar oleh kepalsuan yang ditunjukkan oleh para elit politik, pejabat penguasa, penegak hukum, artis dan selebritis yang setiap hari bisa dilihat dari berbagai macam media.

4. Dampak Korupsi Terhadap Otoritas Pemerintahan

a. Matinya Etika Sosial Politik

Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi - sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi dan yang paradoksal adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat sendiri.

Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Pada saat ini kekuatan politik sangat dominan, sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut jelas - jelas bersalah atau melakukan korupsi.

Hal ini sangat melukai nurani masyarakat, padahal mereka adakah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik.

Gejala ini semakin lama semakin menguat, masyarakat dengan jelas dapat menilai dari berbagai pemberitaan media masa siapa yang bersalah siapa yang benar, namun semua itu dikaburkan dengan politik yang sangat licik, dengan berbagai alasan seperti demi keamanan negara atau keselamatan petinggi negara.

Ketika nilai-nilai kejujuran dan nurani dicampakkan, maka tak pelak lagi kebangkrutan etika akan berimbas kepada seluruh sendi kehidupan masyarakat secara umum.

Banyak pejabat negara, wakil rakyat atau petinggi partai politik yang tertangkap karena korupsi namun tidak menunjukkan perasaan bersalah, malu ataupun jera di depan umum.

Mereka bertindak seolaholah selebritis dengan tetap melambaikan tangan atau tersenyum lebar seolah-olah tidak bersalah.

Hal ini terjadi karena anggapan bahwa mereka akan bebas dari tuduhan atau akan dengan mudah bebas dengan memberikan upeti kepada penegak hukum yang mengadilinya. Sungguh tidak mempunyai nurani!

b. Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang – Undangan

Secara umum peraturan dan perundang - undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan (beleids instrument) yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat.

Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak.

Di lain sisi dalam masyarakat muncul berbagai kemungkinan apabila dihadapkan dalam suatu permasalahan. Secara alamiah seseorang selalu ingin dimenangkan dalam suatu perkara atau masalah atau diposisikan dalam keadaan benar.

Oleh sebab itu banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkara dan masalahnya di depan hukum, dari upaya yang positif dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan saksi yang menguatkan sampai kepada hal - hal lain yang negatif dan berlawanan dengan hukum, seperti menyuap, memberikan iming-iming, gratifikasi bahkan sampai kepada ancaman nyawa.

Di sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, imingiming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan.

Kondisi ini sudah semakin merata melanda aparat hukum yang ada di negeri ini, sehingga memunculkan anekdot di masyarakat bahwa hukum itu hanya adil bagi yang memiliki uang untuk menyuap, sedangkan bagi masyarakat miskin keadilan hanyalah angan - angan saja. Peraturan dan perundang - undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi.

c. Birokrasi Tidak Efisien

Survei terbaru yang dilakukan oleh PERC menunjukkan, bahwa tiga negara Indonesia, India, dan Filipina adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia. PERC menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga asing.

Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi diadakan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Pemerintahan dalam konteks birokrasi diharapkan mempunyai organisasi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis bentuk organisasi, ketepatan, kecepatan dan kejelasan, pengurangan friksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal

Dalam kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini adalah ketidak efisienan. Banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya ke Indonesia, namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang panjang dan berbelit.

Ada 10- 12 prosedur (meja) yang harus dilewati dan ketidak jelasan waktu penyelesaian pengurusan menjadi sangat rentan terhadap tindakan korupsi. Pada akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh untuk itu.

Itu hanya sekedar contoh birokrasi dalam pengurusan izin usaha dan investasi, Birokrasi seharusnya berorientasi kepada rakyat dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila birokrasi masih mengedepankan kepentingan sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada jaminan bahwa birokrasi akan menjadi efisien.

5. Dampak Korupsi Terhadap Politik dan Demokrasi

a. Munculnya Kepemimpinan Korup

Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah.

Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.

Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional.

Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpimimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

b. Hilangnya Kepercayaan Publik pada Demokrasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar - besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai poltik., walaupun kelihatannya stabil namun menyimpan berbagai kerentanan.

Tersebarnya kekuasaan ditangan banyak orang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan.

Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi bagi penyuapan, yang dalam praktiknya melibatkan para broker bahkan menumbuhkan mafia. partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

c. Menguatnya Plutokrasi

Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi (sitem politik yang dikuasai oleh pemilik modal/kapitalis) karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan "transaksi" dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini.

Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Tak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu.

Perusahaan-perusahaan tersebut menguasai berbagai hajat hidup orang banyak, seperti; bahan bakar dan energi, bahan makanan dasar dan olahan, transportasi, perumahan, keuangan dan perbankan, bahkan media masa dimana pada saat ini setiap stasiun televisi dikuasai oleh oligarki tersebut.

Kondisi ini membuat informasi yang disebar luaskan selalu mempunyai tendensi politik tertentu dan ini bisa memecah belah rakyat karena begitu biasnya informasi.

d. Hancurnya Kedaulatan Rakyat

Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar.

Bila melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat.

Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai (rakyat).

Jika melihat pertarungan keras partai-partai politik untuk memenangkan pemilu, karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya (the winner takes all).

Tapi bukannya sudah jelas bahwa partai politik dengan kendaraan perusahaan besar sajalah yang diatas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya sekali lagi, hanya akan ada sekelompok orang saja yang menang dan menikmati kekayaan yang ada.

Hal ini terus berulang dari masa ke masa. Rakyat terus terombangambing dalam kemiskinan dan ketidak jelasan masa depan.

6. Dampak Korupsi Terhadap Penegakan Hukum

a. Fungsi Pemerintahan Mandul

Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voter-nya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi.

Korupsi, tidak diragukan, menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan, sebagai pengampu kebijakan negara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi
Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset
Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

b. Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara Korupsi

yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Berikut ini lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global (BKG) pada tahun 2009:

Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
Partai Politik
Kepolisian RI
Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung)

7. Dampak Korupsi Terhadap Pertahanan dan Keamanan

a. Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alusista dan SDM

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting.

Alat pertahanan dan SDM yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi hankam yang kondusif. Kondisi hankam yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

b. Lemahnya Garis Batas Negara

Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara, seperti Malaysia, Singapura, China, Philipina, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah - daerah perbatasan ini rata - rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi.

c. Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat

Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang sering kali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, karena mereka menganggap hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka.

Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama, dengan menggunakan cara - cara yang negatif. Akumulasi dari rasa tidak percaya, apatis, tekanan hidup, kemiskinan yang tidak berujung, jurang perbedaan kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan.

8. Dampak Korupsi Terhadap Kerusakan Lingkungan.

a. Menurunnya Kualitas Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada di eksplotasi besar -besaran untuk mendapatkan keuntungan.

Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan, namun di lain sisi eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali (reboisasi) yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan.

Baca Juga : Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Ciri, Bentuk, Jenis dan Faktor Penyebab Korupsi

Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum hanya menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, tapi belum bisa menjangkau aktor di balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum dan pengusaha besar nasional.

Pembalakan-pembalakan liar (illegal loging) disinyalir adalah faktor utama kerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah tidak pernah terungkap kasusnya secara tuntas.

Semua berjalan seperti tidak ada hukum yang berlaku. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Efek Rumah Kaca (green house effect) misalnya.

b. Menurunnya Kualitas Hidup

Lingkungan hidup yang telah rusak akan bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global.

Kerusakan hutan hujan tropis yang akut akan mengurangi persediaan oksigen bukan hanya untuk wilayah tersebut namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Artinya dengan kerusakan hutan hujan tropis, kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang.

Sementara itu asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus diperoduksi dalam jumlah masal, dimana oksigen yang dihasilkan oleh hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tentunya juga akan berakibat pada menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya.

Belum lagi masalah bencana yang dihasilkan oleh kerusakan hutan, seperti banjir bandang, erosi, tanah longsor dan kekeringan.

Itulah pembahasan mengenai materi Dampak Masif Korupsi Terhadap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang mimin ambil dari makalah mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami yahh. Tetap tebar kebaikan untuk sekitar kita. Terimakasih semuaa